" "

Tolak Rancangan Undang Undang Permusikan

Rancangan Undang-undang permusikan, bisa didownload dan dibaca [disini]. Ditolak dan dibahas lengkap di #TolakRUUPermusikan via Change.org. Mari dukung petisinya.


Selain itu, berikut adalah pandangan bagaimana RUU Permusikan pada digital/online music, yang dianggap tidak perlu;

Pasal 5: Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang: (a) mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta (b) penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (c) memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; (d) memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar- ras, dan/atau antar golongan; (e) menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama; (f) mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; (g) membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau (h) merendahkan harkat dan martabat manusia.
Pasal 50: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Proses Kreasi yang mengandung unsur (di Pasal 5). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak ...

Pasal 5 & Pasal 50: selain melanggar hak asasi manusia; kebebasan berekspresi. Peraturan tersebut tidak perlu, karena sudah diwakilkan label Explicit Content dan fitur Restricted Mode.

Pasal 12: (1) Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memperhatikan etika ekonomi dan bisnis.

Pasal 12: Seperti dibuat untuk mengembalikan kejayaan major industry. Sedangkan legal music stores (iTunes, Spotify, etc) memperbolehkan custom label tanpa izin usaha atau istilah serupa.

Pasal 13: Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produk Musik yang didistribusikan ke masyarakat.

Pasal 13: Selain tidak ada hubungannya, merek dan brand sama sekali tidak perlu diatur.

Pasal 14: Setiap label rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan produk Musik wajib menyerahkan produk Musik kepada lembaga yang berwenang menyelenggarakan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14: Selain sangat merepotkan dan tidak penting, pemerintah jelas tidak memungkinkan membuat sistem pengkatalogkan setiap rilisan musik. Yang lebih penting justru membuat sistem yang lebih mudah untuk registrasi pencatatan hak cipta karya musik, misalnya seperti di U.S.

Pasal 32: (1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.
Pasal 33: Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34: Peserta uji kompetensi yang telah lulus diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kompetensi.
Pasal 35: Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 s/d Pasal 35: tidak perlu dan tidak penting.

Selanjutnya mari dukung dan tandatangani petisi #TolakRUUPermusikan yang dimulai oleh Danilla Riyadi, perwakilan dari teman-teman Koalisi Nasional Tolak Rancangan Undang-Undang Permusikan -> #TolakRUUPermusikan



Tulisan diatas adalah kiriman dari kontributor, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Baca lainnya:



Advertise · Terms · Contribute · Logo · Contact